Soal
Jawab Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Lengkap
SOAL TEMATIK
1. Jelaskan latarbelakang
pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang yang semula ditangan Presiden
menjadi kewenangan DPR?
Jawaban: - Penjabaran
mengenai upaya mempertegas sistem presidensial dalam penyelenggaraan negara
dimana bidang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dilaksanakan oleh
lembaga sendiri. – Untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai
dengan bidang tugasnya masing-ma¬sing, yakni DPR sebagai lembaga pembentuk
undang-undang (kekuasaan legislatif) dan Presiden sebagai lembaga pelaksana
undang-undang (kekuasaan ekse¬kutif). – Praktek penyelenggaraan pemerintahan
masa lalu yang memberikan kewenangan kepada Presiden membentuk undang-undang
membuka peluang kepada terjadinya penyelewengan penyelenggaraan negara karena
lebih banyak undang-undang yang dibuat untuk memperkuat kedudukan Presiden.
2. Jelaskan bagian dan materi
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tidak dapat
diubah dan mengapa terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan perubahan?
Jawaban: Bagian dan materi
Pasal yang tidak dapat dilakukan perubahan -Pembukaan UUD 1945 – menggambarkan
konsistensi terhadap kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945
– Pembukaan memuat dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal
dalam UUD 1945 – mengandung staatsidee berdirinya NKRI, tujuan dan dasar negara
yang harus tetap dipertahankan. – Pasal 37 ayat (5) yaitu tentang Bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia – mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap
Pembukaan UUD 1945 dan bentuk NKRI sekaligus melestarikan putusan pendiri
negara sejak tahun 1945, dimana bentuk inilah yang dipandang tepat mewadahi ide
persatuan pada bangsa yang majemuk. – menggambarkan konsistensi terhadap
kesepakatan dasar MPR sebelum melakukan perubahan UUD 1945
3. Jelaskan apa yang dimaksud
dengan etika penegakkan hukum yang berkeadilan sebagaimana tercantum dalam
Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001! Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika
untuk menumbuhkan kesadaran tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup
bersama dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan
yang berpihak kepada keadilan, hal ini untuk menjamin tegaknya supremasi dan
kepastian hukum . Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil! Jawaban:
1) adanya masa jabatan Presiden yang bersifat pasti (fixed term); 2) Presiden
di samping sebagai kepala negara, sekaligus sebagai kepala pemerintahan; 3)
adanya mekanisme saling mengawasi dan saling mengimbangi; 4) adanya mekanisme
impeachment.
4.Sebutkan substansi dan
amanat dari Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah
Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme! Jawaban:
Substansi: Ketetapan ini mengamanatkan untuk mempercepat dan lebih menjamin
efektivitas pemberantasan KKN sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPR No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, serta
berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait. Amanat TAP MPR No.
I/MPR/2003: Memerintahkan pembentukan undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya untuk percepatan dan efektivitas pemberantasan dan pencegahan
KKN sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan ini.
5. Jelaskan latar belakang pembentukan lembaga Dewan
Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia! Jawaban: 1) memperkuat
ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
mem¬per¬teguh persatuan kebang¬saan seluruh daerah; 2) me¬ning¬katkan agregasi
dan akomo¬dasi aspirasi dan kepen¬tingan daerah-daerah dalam perumusan
kebijakan nasional berkaitan deng¬an negara dan daerah; 3) mendorong percepatan
demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang. Sebutkan
dan
6. jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPR
Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi!
Jawaban: • Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang
lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil
menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya
pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai dengan hakikat Pasal
33 UUD 1945. • Menciptakan pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya •
Membentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku
ekonomi • Tidak ada penumpukan asset dan pemusatan kekuatan ekonomi pada
seseorang, sekelompok, atau perusahaan • Pengusaha ekonomi lemah diberi
prioritas dan dibantu dalam mengembangkan usaha • Membuka akses pada sumber
dana
7. Jelaskan latar belakang dibentuknya Mahkamah
Konstitusi! Jawaban: Implikasi dari dianutnya paham
negara hukum dalam UUD 1945, dimana dalam negara hukum harus dijaga paham konstitusionalisme
yaitu tidak boleh Untuk menjaga ada undang-undang
yang bertentangan dengan UUD 1945. prinsip konstitusionalisme
hukum agar ada lembaga khusus yang menjaga kemurnian UUD sebagai hukum dasar
tertinggi dan tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945.
8. Jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan Pasal 1
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menegaskan bahwa, “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut penja¬baran langsung paham kedaulatan undang-undang dasar”!
Jawaban: rakyat yang secara tegas
dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar meneguhkan bahwa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea
IV kedaulatan rakyat dijalankan melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga
yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai penjabaran langsung paham Implikasi: Kedaulatan tidak dijalankan kedaulatan rakyat secara
tegas. oleh satu lembaga negara, yaitu MPR dan
mengubah sistem ketatanegaraan dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan rakyat.
Ketentuan ini meneguhkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan
lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan menurut aturan UUD
1945.
9. Jelaskan kedudukan serta tugas dan wewenang MPR
sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945!
Jawaban: Kedudukan MPR adalah penjelmaan
seluruh rakyat dan merupakan lembaga tertinggi negara pemegang dan
pelaksana Tugas dan wewenang menetapkan
dan sepenuhnya kedaulatan rakyat mengubah UUD 1945 menetapkan
GBHN memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden Membuat Putusan yang
tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lainnya Memberikan
penjelasan/penafsiran terhadap putusan MPR Melakukan pengujian Undang-Undang
terhadap Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR Meminta pertanggungjawaban
Presiden Meminta laporan pelaksanaan tugas lembaga tinggi negara atas
pelaksanaan GBHN dan Ketetapan MPR lainnya sesuai dengan fungsinya.
Memberhentikan Presiden.
10. Jelaskan makna rumusan ” meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”
sebagai tujuan Mengakomodasi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional!
Jawaban: Selain untuk nilai-nilai dan
pandangan hidup sebagai bangsa religius mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membentuk manusia yang
beriman, Menjunjung tinggi nilai-nilai
bertaqwa, dan berakhlak mulia. kemanusiaan dan IPTEK, sehingga
warga negara mampu menjaga harkat dan martabat, berpihak kepada kebenaran untuk
menciptakan kemaslahatan dan kemajuan sesuai nilai-nilai agama dan budaya.
11. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik dan
pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001!
Jawaban: Rumusan yang memuat tentang etika untuk mewujudkan pemerintahan yang
bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis
bercirikan keterbukaan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian
tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan mundur apabila merasa tidak
mampu sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan
antar kekuatan sosial politik.
12. Sebutkan substansi dan amanat dari Ketetapan MPR Nomor
VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa! Jawaban: Substansi: Ketetapan
ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa,
dan berahklak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa.
Pokok-pokok etika kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan
kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian
lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya
bangsa. Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003: Perlu ditegakkan Etika Kehidupan
Berbangsa yang meliputi, etika sosial dan budaya, etika politik dan
pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan
dan berkesetaraan, etika keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan
dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan
arah kebijakan dan kaidah pelaksanaannya, serta menjiwai seluruh pembentukan
undang-undang.
13. Mengapa dalam setiap pembahasan RUU APBN oleh Presiden
dan DPR harus untuk mengatur dengan memperhatikan pertimbangan DPD?
Jawaban: mekanisme APBN yang menuntut
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara karena muatan APBN
merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan
keuangan negara yang Karena APBN ditujukan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan salah satu instrumen penting
untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan
dengan pembangunan daerah.
14. Jelaskan mengapa MPR tidak lagi memiliki wewenang
menetapkan Implikasi Perubahan garis-garis besar daripada haluan negara?
Jawaban: pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Dasar 1945, MPR tidak lagi sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan bukan
merupakan lembaga tertinggi negara. Implikasi dari Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara
langsung oleh rakyat. Presiden melaksanakan program sebagaimana dituangkan
dalam kampanye pada proses PILPRES.
15. Jelaskan mengapa lembaga Dewan Pertimbangan Agung
dihapus? apakah masih ada institusi yang melaksanakan fungsi pertimbangan
kepada Alasan: – Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Presiden?
Jawaban: penyelenggaraan negara karena
kedudukan DPA yang setara dengan Presiden tetapi pertimbangannya tidak mengikat
Presiden. – Penetapan pertimbangan DPA dilakukan melalui mekanisme dan prosedur
sehingga membutuhkan waktu dan hal ini dipandang kurang effektif apabila
Presiden memerlukan Fungsi Pertimbangan dapat
diberikan oleh pertimbangan yang cepat. suatu dewan pertimbangan yang berkedudukan di bawah Presiden dan
dibentuk oleh Presiden.
15. Jelaskan ketentuan dari pemberlakuan Ketetapan MPRS
Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan
Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme! Jawaban: Seluruh
ketentuan dalam Ketetapan MPRS RI Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan
diberlakukan dengan BERKEADILAN dan MENGHORMATI HUKUM, PRINSIP DEMOKRASI dan
HAK ASASI Berkeadilan dan menghormati hukum: Tidak ada dosa
turunan MANUSIA. Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi
Manusia: Tidak menghilangkan hak untuk ikut dalam penyelenggaraan negara dan
mendapat perlakuan yang sama dengan warga negara lainnya yang terkait dengan
hak asasi manusia.
16. Jelaskan latar belakang dibentuknya Komisi Yudisial!
Jawaban: Hakim agung optimalisasi pelaksaan fungsi kekuasaan
kehakiman. merupakan figur dalam
perjuangan menegakkan hukum dan keadilan, sehingga menjadi tumpuan bagi pencari
keadilan. Untuk itu, diperlukan adanya institusi khusus yang memiliki
kewenangan untuk menjaga figur hakim agar Merupakan bagian dari upaya
dapat berlaku adil dan profesional. penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
dalam rangka menegakkan negara hukum, dimana sesuatu yang sifatnya strategis
untuk menegakkan keadilan harus senantiasa dikawal secara khusus.
17. Jelaskan latar belakang penegasan perlunya negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)
dari APBN dan APBD! Jawab: – Implementasi dari penyelenggaraan prinsip
demokrasi pendidikan; – Merupakan sikap bangsa dan negara untuk memprioritaskan
penyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan
kebudayaan nasional; – Dalam rangka upaya pemerintah untuk membiayai pendidikan
dasar dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar.
18. Sebutkan indikator Bersatu dalam Visi Indonesia Masa
Depan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001! Jawab: o
meningkatnya semangat persatuan dan kerukunan bangsa; o meningkatnya toleransi,
kepedulian, dan tanggung jawab sosial; o berkembangnya budaya dan perilaku
sportif serta menghargai dan menerima perbedaan dalam kemajemukan; o berkembangnya
semangat anti kekerasan; o berkembangnya dialog secara wajar dan saling
menghormati antar kelompok dalam masyarakat.
19. Jelaskan makna pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil! Jawab: – Langsung: penyampaian
suara dalam pemilihan umum, dilaksanakan dengan tanpa diwakilkan. – Umum :
menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa
diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan,
pekerjaan, dan status sosial. – Bebas : seluruh warga negara bebas menentukan
pilihan tanpa ada intervensi dari pihak manapun. – Rahasia : pilihan rakyat
dijamin kerahasiaannya. – Jujur : penyelenggara, peserta, dan rakyat
menyelenggarakan pemilu dengan jujur. – Adil : Pemilu dilaksanakan dengan
mengedepankan aspek keadilan.
20. Jelaskan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan bagaimana apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan
pemerintah? Jawab:
21. Jelaskan arah politik ekonomi nasional untuk
mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi
sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998! Jawaban: Menciptakan
struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar
jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling
menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan
koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat.
22. Jelaskan pengertian kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan! Jawaban: – Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka
artinya bahwa lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun demi mewujudkan
peradilan bebas dari intervensi guna menegakkan hukum dan keadilan, hal ini
sejalan dengan dianutnya prinsip Indonesia sebagai negara hukum. – Peradilan
dalam rangka menegakan hukum dan keadilan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang
berlaku.
23. Jelaskan apa yang dimaksud dengan amnesti dan abolisi,
dan mengapa dalam memberikan amnesti dan abolisi, Presiden harus
memperhatikan Amnesti: Pengampunan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat!
Jawab: yang diberikan kepada seseorang atau
sekelompok orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya belum di
proses dalam Abolisi: Penghentian proses
peradilan kepada seseorang atau peradilan. sekelompok orang yang diduga
telah melakukan pelanggaran hukum, dan kepadanya telah diproses melalui lembaga
peradilan yang kemudian Alasan: karena sifatnya lebih
cenderung pada dihentikan. persoalan/pertimbangan politik,
dimana DPR merupakan lembaga yang merefresentasikan lembaga perwakilan/lembaga
politik.; merupakan penjabaran dari prinsip checks and balances system
24. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grasi dan
rehabilitasi, dan mengapa dalam memberikan grasi dan rehabilitasi, Presiden
harus memperhatikan Grasi: Pengurangan hukuman
pertimbangan dari Mahkamah Agung! Jawab: atau pengampunan yang diberikan Presiden kepada seseorang atau
sekelompok orang dan kepadanya telah memiliki putusan hukum tetap dari Rehabilitasi: Pemulihan nama baik dari Presiden kepada
pengadilan. seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum dan telah
memiliki putusan tetap dari pengadilan, tetapi dikemudian hari ternyata
terbukti Alasan: karena sifatnya lebih
cenderung pada tidak bersalah. persoalan/pertimbangan hukum,
dimana MA adalah lembaga pemegang kekuasaan dibidang peradilan; merupakan
penjabaran dari prinsip checks and balances system
25. Jelaskan latar belakang ditetapkannya Ketetapan MPRS
Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan
Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi
Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan Faham atau Ajaran Faham atau ajaran Komunisme
dalam Komunis/Marxisme-Leninisme. Jawab: praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam
kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan
Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan Faham atau ajaran faham gotong royong dan musyawarah untuk
mufakat. Marx yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang
diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung
benih-benih Faham dan unsur-unsur yang
bertentangan dengan falsafah Pancasila. Komunisme/Marxisme-Leninisme yang dianut oleh PKI dalam kehidupan
politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang
membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar,
Pancasila. bahwa tidak diberikan hak hidup
bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan
dan menyebarkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
SOAL PILIHAN
1. Setelah Perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih tetap
memiliki kewenangan menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Jawab:
Salah
2. Jika Presiden dan Wakil
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka MPR menyelenggarakan
sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan
oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden
dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak kedua dan ketiga dalam pemilihan
umum sebelumnya. Jawab: Salah
3. Penempatan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab: Salah
4. Sesuai dengan Ketetapan MPR
RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia
tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum, baik
pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum pidana umum. Jawab: Salah
5. Sebelum dilakukan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesuai dengan
Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-Undangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR RI. Jawab:
Benar
6. Setelah perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan
pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Jawab: Salah
7. Jika Presiden mangkat,
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,
maka MPR mengadakan sidang untuk memilih Presiden. Jawab: Salah
8. Dewan Perwakilan Daerah
HARUS mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat daerah. Jawab:
Salah
9. Di dalam Ketetapan MPR RI
Nomor VII/MPR/2000 yang mengatur tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa peran Tentara
Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, serta memelihara keamanan di
dalam negeri. Jawab: Salah
10. Tugas pembantuan adalah
penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah
provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota
kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Jawab: Benar
11. Salah satu persyaratan
seorang calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah mendapat dukungan dari
rakyat yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan. Jawab:
Salah
12. MPR wajib memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden jika MK sudah memeriksa, memutus, dan
mengadili bahwa memang terbukti Presiden dan/atau Wakil Presiden telah
melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
13. Jika Peraturan Pemerintah
sebagai Pengganti Undang-Undang tidak mendapat persetujuan DPR, sedangkan
Presiden menilai keadaan mengharuskan tetap adanya peraturan tersebut, maka
Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang tersebut dinyatakan tetap
berlaku. Jawab: Salah
14. Sesuai dengan Ketetapan
MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh
seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar
15. Anggota Tentara Nasional
Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Dengan demikian, anggota
Tentara Nasional Indonesia tidak dapat menduduki jabatan sipil walaupun yang
bersangkutan telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan.
Jawab: Salah
16. Setelah perubahan,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari Pembukaan
dan Pasal-pasal. Jawab: Benar
17. Calon Presiden dan calon
Wakil Presiden tidak mesti seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya,
karena yang paling utama adalah tidak pernah menerima kewarganegaraan lain
karena kehendaknya sendiri. Jawab: Salah
18. Usaha pertahanan dan
keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta oleh rakyat sebagai kekuatan utama, dan Tentara Nasional Indonesia
serta Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan pendukung. Jawab:
Salah
19. Salah satu tujuan
pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah menetapkan keberadaan
(eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI untuk saat ini dan masa
yang akan datang. Jawab: Benar
20. Pahlawan Ampera
sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah setiap
korban perjuangan menegakkan dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat yang
telah gugur dalam merebut kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945. Jawab:
Salah
21. Salah satu latar belakang
dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena rumusan tentang
semangat para penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Jawab: Benar
22. Pada saat rapat paripurna
MPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mendapat kesempatan untuk memberikan
penjelasan atas pendapat DPR dan putusan MK bahwa dirinya telah melakukan
pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
23. Perubahan Undang-Undang
Dasar mencakup pasal-pasal, oleh sebab itu pasal-pasal yang mengatur mengenai
bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara dapat dilakukan perubahan. Jawab:
benar
24. Substansi Pasal 4
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Jawab: Salah
25. Ketetapan MPR RI Nomor
XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.
Jawab: Salah
26. Pemberlakuan kembali
Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh MPRS. Jawab:
Salah
27. Yang berhak mengajukan
calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan
partai politik yang ada di Indonesia. Jawab: Salah
28. Dalam hal rancangan
undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam
waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka
rancangan undang-undang tersebut dinyatakan batal dan tidak boleh diundangkan.
Jawab: Salah
29. Peninjauan terhadap materi
dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai
dengan tahun 2002 merupakan amanat dari Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Salah
30. Pembentukan sebuah
provinsi dapat dilakukan dengan memiliki paling sedikitnya 5 (lima)
kabupaten/kota. Jawab: Benar
31. Kesepakatan dasar MPR
untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan yakni Negara Kesatuan
Republik Indonesia didasari pertimbangan bahwa negara Indonesia sudah lama
dijajah oleh Belanda. Jawab: Salah
32. Ketentuan bahwa calon
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilihan umum tidak menutup peluang munculnya calon Presiden
dan Wakil Presiden dari kalangan non partai sepanjang diusulkan oleh partai
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Jawab: Benar
33. Fakir miskin dan anak-anak
terlantar dipelihara oleh pemerintah. Jawab: Salah
34. Setelah perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR masih dapat
mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling). Jawab: Salah
35. Ketetapan MPR RI Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
dikelompokkan ke dalam Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, yaitu
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang. Karena sudah ada undang-undang tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998
dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Jawab: Salah
36. Yang dimaksud dengan
sistem checks and balances adalah saling mengawasi dan mengimbangi antarlembaga
negara agar dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Benar
37. Rapat MPR dinyatakan sah
walaupun hanya dihadiri oleh anggota MPR yang berasal dari anggota DPR,
sepanjang kuorum rapat telah terpenuhi. Jawab: Benar
38. Rehabilitasi adalah
pemulihan nama baik seseorang yang telah menjalani hukuman akibat dugaan
pelanggaran hukum yang dilakukannya tetapi di kemudian hari ternyata yang
bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Jawab: benar
39. Substansi Pasal 2
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang. Jawab:
Salah
40. Di dalam Ketetapan MPR RI Nomor
XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan
Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan
Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab memelihara
kelestarian lingkungan adalah Pemerintah Pusat. Jawab: Salah
41. Sebelum perubahan,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari
Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Jawab: Benar
42. Amnesti adalah pengampunan
yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang atau sekelompok orang yang diduga
telah melakukan pelanggaran hukum dan kepadanya telah dilakukan proses
peradilan, tetapi belum ada putusan hukum yang bersifat tetap. Jawab: salah
43. Presiden berwenang
mensahkan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR
dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab: Benar
44. Ketetapan MPRS No.
XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai
Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan, oleh karena itu mata kuliah yang mengajarkan ideologi
Marxisme di Perguruan Tinggi tidak boleh disampaikan. Jawab: Salah
45. Sesuai dengan Ketetapan
MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia memberikan
bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan
atas permintaan yang diatur dalam undang-undang. Jawab: Benar
46. Rumusan DIATUR DALAM
UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu
harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk
kepentingan itu. Jawab: Salah
47. Dewan Perwakilan Daerah
dapat mengajukan usul pemberhentian Gubernur, Bupati, atau Walikota jika Dewan
Perwakilan Daerah menilai Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak cakap dalam
menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah. Jawab: Salah
48. Pembentukan, pengubahan,
dan pembubaran kementerian negara diatur dengan Peraturan Presiden. Jawab:
Salah
49. Walaupun sudah ada
undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ketetapan MPR RI
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN masih
tetap berlaku karena belum seluruh amanat dari Ketetapan tersebut dilaksanakan.
Jawab: Benar
50. Setelah perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tata urutan
peraturan perundang-undangan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, UU, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan
Presiden, dan Peraturan Daerah. Jawab: Salah
51. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kali disahkan pada tanggal 17
Agustus 1945 bersamaan dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Jawab:
Salah
52. Yang dimaksud dengan
pernyataan Indonesia adalah negara hukum adalah setiap sikap, kebijakan, dan
perilaku alat negara dan penduduk, baik warga negara maupun orang asing yang
berada di Indonesia harus berdasar dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.
Jawab: Benar
53. Sebelum perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan membentuk undang-undang berada di tangan
Presiden dengan persetujuan DPR. Jawab: Benar
54. Putusan untuk mengubah pasal-pasal
Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh
persen ditambah satu dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
hadir dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawab: Salah
55. Setelah perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR hanya dapat mengeluarkan
Ketetapan MPR yang bersifat penetapan (beschikking) Jawab: benar
56. Salah satu latar belakang
dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena Presiden memiliki
wewenang yang sangat terbatas untuk mengatur hal-hal penting dengan
undang-undang. Jawab: Salah
57. Presiden menyatakan
keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Jawab: Salah
58. Negara Kesatuan Republik
Indonesia TERDIRI DARI daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi
atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah
59. Substansi Pasal 6
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI
yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena
bersifat final (einmalig), maupun telah selesai dilaksanakan. Jawab: Benar
60. Sesuai dengan Ketetapan
MPR Nomor III/MPR/2000, Keputusan Presiden adalah peraturan perundang-undangan
yang bersifat mengatur yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan fungsi dan
tugasnya berupa pengaturan pelaksanaan administrasi negara dan administrasi
pemerintahan. Jawab: Benar
61. Pemberlakuan kembali
Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan
Perwakilan Rakyat. Jawab: Benar
62. Calon Presiden dan calon
Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan
tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Jawab:
Benar
63. Salah satu urusan yang
tidak dilimpahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah urusan
agama. Jawab: Benar
64. Dengan perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hanya Ketetapan
MPRS saja yang dinyatakan tidak berlaku lagi. Jawab: Salah
65. Walaupun masih ada
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang dinyatakan masih berlaku, tetapi
dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI tidak dapat lagi
dijadikan sebagai rujukan secara yuridis. Jawab: Salah
66. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden
5 Juli 1959 dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Jawab: Benar
67. Salah satu sebab Presiden
dan/atau Wakil Presiden diberhentikan oleh MPR atas usul DPR adalah apabila
Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianatan terhadap negara. Jawab: Benar
68. Hasil pemeriksaan keuangan
negara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. Jawab: Salah
69. Penempatan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya. Jawab: Benar
70. Ketetapan MPRS No.
XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai
Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap
berlaku dengan ketentuan, artinya Ketetapan ini akan selesai berlakunya jika
sudah terbentuk undang-undang. Jawab: Salah
71. Salah satu kesepakatan
dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memasukkan
Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam
pasal-pasal. Jawab: Benar
72. Pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari
jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya lima puluh persen suara di
setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di
Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jawab: Salah
73. Kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, Mahkamah
Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jawab: Salah
74. Ketetapan MPR Nomor
V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur dinyatakan tetap berlaku
dengan ketentuan. Dengan demikian, Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/1978 tentang
Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku juga. Jawab: Salah
75. Salah satu pertimbangan
ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 yang mengatur tentang
Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional adalah perjalanan bangsa Indonesia
telah mengalami berbagai konflik, baik konflik vertikal maupun horizontal,
sebagai akibat dari ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya
penegakan hukum, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jawab: Benar
76. Penyebutan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah termasuk juga perubahannya.
Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.
Jawab: Benar
77. Setelah perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama
lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya
untuk satu kali masa jabatan. Jawab: Benar
78. Pemilihan umum
diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah
79. Salah satu wewenang
Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji seluruh peraturan perundang-undangan
terhadap undang-undang dasar. Jawab: Salah
80. Ketetapan MPR RI Nomor
V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan kepada
Badan Pekerja MPR antara lain untuk merumuskan etika kehidupan berbangsa yang
memuat rumusan tentang etika kehidupan dalam lingkup luas, yaitu etika dalam
bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, dan sebagainya.
Jawab: Benar
81. Rumusan DIATUR DENGAN
UNDANG-UNDANG yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang diatur dalam ketentuan itu
harus dirumuskan dalam sebuah undang-undang yang khusus diterbitkan untuk
kepentingan itu. Jawab: Benar
82. Setelah perubahan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR tidak akan pernah
lagi memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jawab: Salah
83. Negara memiliki suatu Bank
Indonesia yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan
independensinya diatur dengan undang-undang. Jawab: Salah
84. DPR berwenang mensahkan
rancangan undang-undang yang telah dibahas dan disetujui bersama antara DPR
dengan Presiden menjadi undang-undang. Jawab: Salah
85. Ketetapan MPR RI Nomor
V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional menugaskan kepada
Presiden untuk merumuskan visi Indonesia masa depan yang kemudian harus
disosialisasikan melalui proses pembudayaan untuk menumbuhkan kesadaran
terhadap visi tersebut. Jawab: Salah
86. Setelah perubahan
Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan lembaga negara yang berkedudukan setara
dengan lembaga negara lainnya. Jawab: Benar
87. Pengambilan putusan MPR
berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat bertentangan dengan rumusan Pasal
2 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, Segala putusan MPR
ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Jawab: Salah
88. Seorang anak yang lahir
dari orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia diperbolehkan
menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang persyaratan yang
ditentukan Undang-Undang Dasar 1945 dipenuhinya. Jawab: Benar
89. Jika undang-undang yang
mengatur tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
sudah terbentuk, maka Ketetapan MPRS Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan
Pahlawan Ampera menjadi tidak berlaku lagi. Jawab: Benar
90. Salah satu pertimbangan
ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 adalah Ketetapan MPR yang
mengatur tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI
menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya
sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Jawab: Benar
91. Salah satu latar belakang
dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah karena kekuasaan
tertinggi di tangan MPR. Jawab: Benar
92. Dengan masuknya rumusan orang
asing yang tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, orang asing yang
menetap di wilayah Indonesia mempunyai status hukum sebagai penduduk Indonesia.
Jawab: Benar
93. Tentara Nasional Indonesia
sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Jawab:
Salah
94. Ketetapan MPR RI Nomor
XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan
tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian di Indonesia tidak boleh ada
lagi pengusaha besar dan Badan Usaha Milik Negara yang diberikan kesempatan
untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam. Jawab: Salah
95. Ketetapan MPR RI Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawab: Benar
96. Kata PEMBUKAAN merupakan
penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah MUKADIMAH sebagaimana
tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Jawab: Salah
97. MPR terdiri dari anggota
DPR dan anggota DPD, serta sebagian anggota yang diangkat oleh Presiden. Jawab:
Salah
98. Calon Presiden dan Wakil
Presiden dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilihan umum
dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan
partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik. Jawab: Benar
99. Kuorum rapat bagi MPR
untuk mengambil keputusan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden adalah dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR. Jawab:
Benar
100. Ketetapan MPR RI Nomor
XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan
tetap berlaku dengan ketentuan. Dengan demikian, pinjaman luar negeri oleh
pihak swasta tetap diperkenankan dengan ketentuan atas sepengetahuan pemerintah
karena pemerintah merupakan penjamin atas utang-utang swasta tersebut. Jawab:
Salah
101. Peserta pemilihan umum
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah partai politik. Jawab: Benar
102. Menteri Luar Negeri,
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan adalah pelaksana tugas kepresidenan
jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak
dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Jawab:
Salah
103. Pajak dan pungutan lain
yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Jawab: Salah
104. Salah satu substansi
Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan;
serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya
nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran
masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, setiap daerah
harus mendapatkan anggaran yang sama besar untuk melaksanakan pembangunan di
daerah. Jawab: Salah
105. Salah satu rekomendasi
dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta
peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kebebasan mendapatkan
informasi. Jawab: Benar
106. Bagi seseorang yang
menderita sakit, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan hak pilihnya kepada
seseorang yang dipercayainya dalam pemilihan umum.
Jawab: Salah
108. Kata PEMBUKAAN merupakan
penyebutan resmi untuk menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah PREAMBULE sebagaimana
tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Jawab: Benar
109. Adanya ketentuan usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada
MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK
dilatarbelakangi untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling
mengimbangi antarlembaga negara, serta paham mengenai negara hukum. Jawab:
Benar
110. Salah satu rekomendasi
dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta
peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain Ombudsman. Jawab: Benar
111. Salah satu rekomendasi
dari Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah menugaskan kepada DPR bersama Presiden
untuk segera mengatur lebih lanjut pelaksanaan pembaruan agraria dan
pengelolaan sumber daya alam serta mencabut, mengubah dan/atau mengganti semua
undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang tidak sejalan dengan Ketetapan
MPR RI ini. Jawab: Benar
112. Salah satu wewenang
Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang. Jawab: Benar
113. Calon hakim agung
diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh
Presiden. Jawab: Salah
114. Anggota Komisi Yudisial
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan pertimbangan
Dewan Perwakilan Rakyat. Jawab: Salah
115. Salah satu substansi dari
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas KKN adalah untuk menghindarkan praktek-praktek KKN, seseorang yang dipercaya
menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai
dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum
dan setelah menjabat. Jawab: Benar
116. Ketetapan MPR RI Nomor
XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan
tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan
politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan
ekonomi usaha besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan karenanya dapat
segera meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jawab: Salah
117. Jika Mahkamah Konstitusi
dipandang telah keliru dalam memutus suatu perkara, maka masih terdapat upaya
hukum agar Mahkamah Konstitusi melakukan peninjauan kembali atas putusan yang
telah dihasilkannya. Jawab: Salah
118. Keputusan MPR atas usul
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat
paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya ¾ dari jumlah anggota MPR dan
disetujui oleh sekurangnya-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Jawab:
Benar
119. Pemilihan umum
diselenggarakan untuk memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jawab: Salah
120. Sesuai dengan Ketetapan
MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Jawab: Salah
121. Salah satu rekomendasi
dari Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan
Pemberantasan dan Pencegahan KKN adalah membentuk undang-undang beserta
peraturan pelaksanaannya yang memuat antara lain kejahatan terorganisasi.
Jawab: Benar
122. Ketetapan MPR RI Nomor
XIII/MPR/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia adalah contoh Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku karena Ketetapan MPR RI tersebut telah berakhir masa berlakunya.
Jawaban: Salah.
123. Presiden dan Wakil
Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Yang
dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang
bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa
jabatan, secara berturut-turut. Sedangkan jika tidak berturut-turut, maka yang
bersangkutan dapat kembali dicalonkan sebagai calon Presiden atau Wakil
Presiden. Jawaban: Salah.
124. Salah satu ciri dari
negara hukum adalah penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan
hukum atau lebih dikenal dengan sebutan Due process of law. Ini berarti,
seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan yang dilakukannya apabila
tidak terdapat aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Jawaban: Benar.
125. Pasal 6A ayat (5) Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, tata cara
pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.
Dengan demikian, perlu dibuat ketentuan yang khusus mengatur mengenai tata cara
pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
126. Sebelum dilakukan
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya melalui proses
politik, tanpa ada pembuktian terlebih dahulu oleh pengadilan bahwa Presiden
dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Jawaban: Benar.
127. Ketetapan MPR RI Nomor
III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu Ketetapan yang masuk
dalam kategori Pasal 1 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 yang dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku karena telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jawaban: Salah.
128. Sebelum dilakukan
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
seluruh lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Pertimbangan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan, wajib
menyampaikan laporan setiap tahun kepada MPR atas pelaksanaan Garis-garis Besar
Haluan Negara dan Ketetapan MPR lainnya. Jawaban: Benar.
129. Segala putusan MPR
diupayakan sejauh mungkin dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Putusan
dengan suara terbanyak ditempuh apabila jalan musyawarah untuk mencapai mufakat
sudah tidak mungkin ditempuh karena adanya perbedaaan pendapat yang sulit
didekatkan atau karena faktor waktu. Jawaban: Benar.
130. Sebelum dilakukan
perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Majelis Permusyawaratan Rakyat
bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara, dan boleh
bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. Sidang
Istimewa MPR diadakan hanya untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden. Jawaban: Salah.
131. Untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah.
Dengan demikian, Presiden hanya boleh menetapkan Peraturan Pemerintah sepanjang
diperintahkan oleh undang-undang. Jawaban: Benar.
132. Tata urutan peraturan
perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI
Nomor III/MPR/2000 adalah: Undang Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI,
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan
Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah. Jawaban: Salah.
133. Untuk menjalankan
undang-undang sebagaimana mestinya, Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah.
Selain itu, untuk menjalankan undang-undang, Presiden juga dapat menetapkan
Peraturan Presiden. Jawaban: Benar.
134. Pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum. Dengan demikian, seseorang yang tidak masuk dalam
keanggotaan partai politik tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden
dan/atau calon Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
135. Pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lima puluh persen dari jumlah suara
dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap
provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia,
dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban: Salah.
136. Sebelum memangku
jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang paripurna Majelis
Permusyawaratan Rakyat. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat
bersidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agamanya, atau
berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Jawaban: Salah.
SOAL REBUTAN
1. Setelah perubahan,
Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Jumlah Bab, Pasal,
dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar setelah diubah adalah… Jawab: 21 Bab, 73
Pasal, dan 170 Ayat
2. Yang dimaksud dengan
equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab:
Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
3. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 adalah tentang…
Jawab: Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
4. Bentuk Pemerintahan
Indonesia adalah Republik, sedangkan sistem pemerintahannya adalah… Jawab:
Presidensiil.
5. Rumusan Pasal 2 ayat (3)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Segala putusan Majelis Permusyawaratan
Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
6. Setelah perubahan
UUD, MPR berwenang mengeluarkan Ketetapan MPR yang bersifat… Jawab: penetapan
(beschikking)
7. Yang berhak mengusulkan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden adalah… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta
pemilihan umum.
8. Ketentuan dari pemberlakuan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998
tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah… Jawab:
Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah,
dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya
pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Kuorum rapat Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil
Presiden adalah dihadiri oleh sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Rumusan Pasal 7C
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden tidak dapat membekukan dan/atau
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.
11. Untuk menjalankan
undang-undang, Presiden menetapkan… Jawab: Peraturan Pemerintah. 12. Presiden
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah
Agung. Sedangkan dalam memberi amnesti dan abolisi Presiden memperhatikan
pertimbangan… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
13. DPR memiliki hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah…
Jawab: Adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai
kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
14. Dewan Perwakilan Daerah
ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan… Jawab: otonomi
daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
15. Pengelompokkan Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 3 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap
berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun
2004. Sedangkan pengelompokkan Pasal 4 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
16. Pembukaan Undang-Undang
Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea pertama adalah… Jawab: Bahwa
sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan
dan peri-keadilan.
17. Bentuk Pemerintahan
Indonesia adalah Republik, sedangkan bentuk negaranya adalah… Jawab: Kesatuan.
18. Rumusan Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.
19. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang…
Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur
20. Wewenang MPR sebagaimana
diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis
Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
21. Rumusan Pasal 6A ayat (1)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
22. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 adalah tentang…
Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
23. Syarat terpilihnya
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dilantik menjadi Presiden dan
Wakil Presiden adalah… Jawab: mendapatkan suara lebih dari 50 persen dengan
sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia.
24. Substansi Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara
negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN harus
dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.
25. Dalam hal menyatakan
perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden harus
mendapatkan persetujuan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
26. Presiden memberi amnesti
dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Sedangkan dalam memberi
grasi dan rehabilitasi Presiden memperhatikan pertimbangan… Jawab: Mahkamah
Agung.
27. Dasar hukum
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR
adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
28. Sebelum perubahan
Undang-Undang Dasar, yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang adalah
Presiden. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dewan
Perwakilan Rakyat.
29. Peninjauan Terhadap
Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960
sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab: Ketetapan
MPR RI Nomor I/MPR/2003.
30. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 adalah tentang…
Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
31. Pembukaan Undang-Undang
Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas
berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
32. Yang dimaksud dengan due
process of law adalah Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan
dengan hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah equality before the law adalah…
Jawab: Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
33. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 adalah
tentang… Jawab: Pengangkatan Pahlawan Ampera
34. Yang berwenang mensahkan
undang-undang adalah… Jawab: Presiden
35. Yang dimaksud dengan
putusan MPR adalah… Jawab: produk hukum MPR yang terdiri atas perubahan dan
penetapan Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, dan Keputusan MPR.
36. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 adalah tentang…
Jawab: Visi Indonesia Masa Depan 37. MPR berwenang memilih Presiden dan/atau Wakil
Presiden jika… Jawab: Terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil
Presiden, baik karena mangkat, berhenti, atau diberhentikan.
38. Rumusan Pasal 7
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan
selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang
sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
39. Rumusan Pasal 10
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi
atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
40. Substansi Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber
Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam
Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah… Jawab: Penyelenggaraan
otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung
jawab di daerah secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian,
dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah.
41. Rumusan Pasal 17
ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dibantu oleh
menteri-menteri negara.
42. Jika rancangan
undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan
undang-undang itu… Jawab: Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan
Perwakilan Rakyat masa itu.
43. Rumusan Pasal 23B
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan
undang-undang.
44. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 adalah
tentang… Jawab: Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai
Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme.
45. Sebelum perubahan
Undang-Undang Dasar, yang berwenang menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: MPR.
46. Dasar hukum perubahan
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
47. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 adalah tentang…
Jawab: Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme
48. Salah satu tujuan
perubahan Undang-Undang Dasar adalah membangun sistem checks and balances. Yang
dimaksud dengan sistem Checks and Balances dalam hubungan antar lembaga negara
adalah… Jawab: Prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga
negara 49. Arti dari istilah welfare state adalah… Jawab: Negara yang
mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang
50. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 adalah tentang…
Jawab: Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme
51. Perubahan dan penetapan
Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab:
mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
52. Rumusan Pasal 3 ayat (2)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik
Presiden dan/atau Wakil Presiden.
53. Rumusan Pasal 4 ayat (2)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Dalam melakukan kewajibannya Presiden
dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
54. Amanat Ketetapan MPR RI
Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan;
serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah… Jawab: Memerintahkan pembentukan berbagai
undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
55. Sebelum dilakukan
perubahan, Rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden dan
Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat
dipilih kembali.
56. Masa jabatan Presiden dan
wakil presiden yang menggantikan presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan
tetap adalah… Jawab: Sampai berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden
yang digantikannya.
57. Rumusan Pasal 17 ayat (3)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Setiap menteri membidangi urusan tertentu
dalam pemerintahan.
58. DPR memiliki hak
interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak angket adalah… Jawab:
Adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
59. Lembaga Negara yang berhak
mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara
adalah… Jawab: Presiden.
60. Pengelompokkan Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan
hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut,
maupun telah selesai dilaksanakan. Sedangkan pengelompokkan Pasal 1 adalah….
Jawab: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
61. Salah satu kesepakatan
dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang
dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar
1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.
62. Perubahan Kedua
Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…
Jawab: Lembaran Negara Nomor 12 tahun 2006
63. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 adalah tentang…
Jawab: Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
64. Bentuk negara Indonesia
adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah… Jawab: Republik.
65. Rumusan Pasal 2 ayat
(2) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang
sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
66. Ketetapan MPR adalah…
Jawab: putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar
Majelis serta menggunakan nomor putusan Majelis.
67. Rumusan Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
68. Presiden dan/atau
Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari…
Jawab: Mahkamah Konstitusi
69. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 adalah tentang…
Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
70. Jika Presiden dan Wakil
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas
kepresidenan adalah… Jawab: Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan
Menteri Pertahanan secara bersama-sama.
71. Pemerintahan daerah
Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas… Jawab: otonomi dan tugas pembantuan.
72. Substansi Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan adalah… Jawab: Tata
urutan peraturan perundang-undangan menurut Ketetapan MPR RI ini adalah:
Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah;
73. Setiap anggota DPR memiliki
hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas.
Hak mengajukan pertanyaan adalah… Jawab: Hak anggota DPR untuk menyampaikan
pertanyaan baik lisan maupun tertulis kepada pemerintah bertalian dengan tugas
dan wewenang DPR.
74. Pemilihan umum
diselenggarakan setiap lima tahun untuk memilih… Jawab: anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
75. Pengelompokkan Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang
dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang
baru oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan
umum tahun 2004.. Sedangkan pengelompokkan Pasal 6 adalah…. Jawab: Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut,
baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai
dilaksanakan.
76. Sebelum perubahan,
Undang-Undang Dasar terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.
Jumlah Bab, Pasal, dan Ayat dalam Undang-Undang Dasar sebelum diubah adalah…
Jawab: 16 Bab, 37 Pasal, dan 49 Ayat.
77. Perubahan Keempat
Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…
Jawab: Lembaran Negara Nomor 14 tahun 2006
78. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 adalah tentang…
Jawab: Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
79. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 2 ayat (1) ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
MPR terdiri dari… Jawab: Anggota DPR dan Anggota DPD.
80. Rumusan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut
Undang-Undang Dasar.
81. Amanat Ketetapan MPR RI
Nomor I/MPR/2003 untuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan adalah… Jawab: Memerintahkan pembentukan undang-undang yang
mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan.
82. Rumusan Pasal 5 ayat (2)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Presiden menetapkan peraturan pemerintah
untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
83. Ketetapan MPR adalah
putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis
serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab:
putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan
menggunakan nomor putusan Majelis.
84. Pendapat Dewan Perwakilan
Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum
ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil
Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi… Jawab: Fungsi Pengawasan Dewan
Perwakilan Rakyat.
85. Ketentuan dari pemberlakuan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor
XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai
Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai
Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau
Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme adalah… Jawab:
Seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan
berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
86. Dalam hal terjadi
kekosongan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden yang
berasal dari… Jawab: Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang bersangkutan pada
waktu pemilu sebelumnya.
87. Dalam hal mengangkat duta,
Presiden memperhatikan pertimbangan dari… Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
88. Setiap rancangan
undang-undang yang dibahas harus mendapat persetujuan bersama dari… Jawab:
Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
89. Sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Dasar, asas penyelenggaraan pemilihan umum adalah… Jawab:
Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan
adil.
90. Pengelompokkan Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Jawab:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan
masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun
2004.
91. Pembukaan Undang-Undang
Dasar terdiri dari empat alinea. Rumusan Alinea Ketiga adalah… Jawab: Atas
berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia
menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
92. Sebelum diubah,
Undang-Undang Dasar dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…
Jawab: Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959.
93. Perubahan Ketiga
Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…
Jawab: Lembaran Negara Nomor 13 tahun 2006
94. Perubahan dan penetapan
Undang-Undang Dasar adalah putusan Majelis yang mempunyai ciri-ciri… Jawab:
mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,
serta tidak menggunakan nomor putusan Majelis.
95. Pengelompokkan Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan
terbentuknya undang-undang. Sedangkan pengelompokkan Pasal 5 adalah…. Jawab:
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dinyatakan
masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang baru oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun
2004.
96. Salah satu kesepakatan
dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar adalah dengan cara adendum. Yang
dimaksud dengan cara ‘adendum’ adalah… Jawab: Naskah asli Undang-Undang Dasar
1945 dipertahankan, dan naskah perubahan baru dilekatkan pada naskah asli.
97. Menurut ketentuan
Undang-Undang Dasar, Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari
pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara… Jawab: terbuka dan bertanggung
jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
98. Syarat untuk menjadi Hakim
Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
99. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 adalah tentang…
Jawab: Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
100. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/ 1998 adalah tentang…
Jawab: Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
101. Rumusan Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik.
102. Rumusan Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang
Dasar.
103. Pengajuan permintaan
Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan
dukungan sekurang-kurangnya… Jawab: 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota.
104. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 adalah tentang…
Jawab: Penentuan Pendapat di Timor Timur
105. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 adalah tentang…
Jawab: Etika Kehidupan Berbangsa
106. Jika Presiden dan Wakil
Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, selambat-lambatnya dalam
waktu berapa harikah MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden… Jawab: Selambat-lambatnya tiga puluh hari.
107. Rumusan Pasal 22C ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab:
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah
seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah
anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
108. Rumusan Pasal 18B ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab:
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang.
109. Peninjauan Terhadap
Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960
sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor… Jawab:
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
110. Ketetapan MPR adalah
putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar Majelis
serta menggunakan nomor putusan Majelis, sedangkan Keputusan MPR adalah… Jawab:
putusan MPR yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam Majelis dan
menggunakan nomor putusan Majelis.
111. Perubahan Pertama
Undang-Undang Dasar ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor…
Jawab: Lembaran Negara Nomor 11 tahun 2006
112. Yang dimaksud dengan
equality before the law adalah Semua warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum. Sedangkan yang dimaksud istilah due process of law adalah… Jawab:
Penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum
113. Rumusan Pasal 22D ayat
(4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah… Jawab:
Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
114. Pengelompokkan Ketetapan
MPRS dan Ketetapan MPR berdasarkan Pasal 1 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003
adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku. Sedangkan pengelompokkan Pasal 2 adalah…. Jawab: Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.
115. Pengertian Etika
Kehidupan Berbangsa menurut Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001: Jawab : Rumusan
yang bersumber pada ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan
nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan
dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa
116. Rumusan Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar adalah… Jawab: Negara Indonesia adalah negara hukum.
117. Presiden dan/atau
Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat atas usul DPR setelah terlebih dahulu ada putusan dari…
Jawab: Mahkamah Konstitusi
118. Wewenang MPR
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar adalah… Jawab:
Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang
Dasar.
119. Ketentuan dari
pemberlakuan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi adalah…
Jawab: Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang
lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil
menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya
pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
120. Substansi Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
adalah… Jawab: Perlu berfungsinya lembaga-lembaga negara dan penyelenggara
negara, menghindarkan praktek KKN, serta upaya pemberantasan KKN harus
dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga.
121. Peninjauan Terhadap
Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960
sampai dengan Tahun 2002 dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003.
Dasar hukum peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan
Ketetapan MPR adalah… Jawab: Pasal I Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
122. Rumusan Pasal I Aturan
Tambahan adalah… Jawab: Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan
peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil
putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003.
123. Pasal 2 ayat (1) )
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan MPR
terdiri dari Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum
dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Jumlah anggota DPR periode
2004-2009 adalah… Jawab: 550 orang.
124. Sesuai dengan ketentuan
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jumlah anggota Dewan
Perwakilan Daerah adalah… Jawab: Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap
provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu
tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
125. Jumlah anggota Dewan
Perwakilan Daerah periode 2004-2009 adalah… Jawab: 128 orang. 126. Jumlah
anggota MPR periode 2004-2009 adalah… Jawab: 678 orang.
127. Bab IX Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang Kekuasaan
Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh… Jawab: sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
128. Mahkamah Agung berwenang
mengadili pada tingkat… Jawab: Kasasi.
129. Selain berwenang
mengadili pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang untuk… Jawab: menguji
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
130. Syarat untuk menjadi
Hakim Agung adalah… Jawab: harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
131. Lembaga Negara yang
berhak mengusulkan calon Hakim Agung adalah… Jawab: Komisi Yudisial.
132. Lembaga Negara yang
berhak memberikan persetujuan untuk ditetapkan sebagai Hakim Agung adalah…
Jawab: Dewan Perwakilan Rakyat.
133. Lembaga Negara yang
berhak menetapkan Hakim Agung adalah… Jawab: Presiden.
134. Selain berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain
dalam rangka… Jawab: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.
135. Selain memiliki wewenang,
Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk… Jawab: memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
+Tambahan+
KUNCI SUKSES LCC 4 PILAR
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA TAHUN 2012
LCC 4 PILAR KEHIDUPAN
BERBANGSA DAN BERNEGARA
SOAL PILIHAN GANDA
1.) Pada awal
era reformasi, berkembang dan populer dimasyarakat banyaknya tuntutan reformasi
yang didesak oleh berbagai komponen bangsa, termasuk mahasiswa dan pemuda.
Tuntutan tersebut antara lain adalah, kecuali…
a.) Penegakkan
supremasi hukum
b.) Penghapusan
Doktrin Dwifungsi ABRI
c.) Penurunan
harga barang kebutuhan pokok
d.) Desentralisasi
Dn hubungan yang aadil antara pusat dan daerah (otonomi daerah)
2.) Ketetapan
MPR tentang referendum, yang berisi kehendak untuk tidak melakukan perubahan
UUD NRI tahun 1945, adalah…
a.) Ketetapan
MPR Nomor IV/MPR/1983
b.) Ketetapan
MPR Nomor VI/MPR/1983
c.) Ketetapan
MPR Nomor IV/MPR/1993
d.) Ketetapan
MPR Nomor VI/MPR/1993
3.) Ketetapan
MPR yang berisi tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia, adalah…
a.) Ketetapan
MPR Nomor VIII/MPR/1998
b.) Ketetapan
MPR Nomor XIII/MPR/1998
c.) Ketetapan
MPR Nomor XII/MPR/1998
d.) Ketetapan
MPR Nomor XI/MPR/1998
4.) Anggota
panitia Ad Hoc III adalah berjumlah……dan panitia Ad Hoc I berjumlah….
a.) 55 dan 55
b.) 45 dan 55
c.) 55 dan 45
d.) 45 dan 45
5.) Ketetapan
MPR yang berisi tentang penugasan badan pekerja MPR RI untuk mempersiapkan
rancangan perubahan UUD NRI tahun 1945
a.) Ketetapan
MPR Nomor VII/MPR/2000
b.) Ketetapan
MPR Nomor VIII/MPR/2000
c.) Ketetapan
MPR Nomor IX/MPR/2000
d.) Ketetapan
MPR Nomor XI/MPR/2000
6.) Di bawah
ini adalah wewenang MPR berdasarkan UUD 1945 pasal 3 adalah, kecuali…
a.) Mengubah
dan menetapkan UUD
b.) Melantik
Presiden dan/atau Wakil Presiden
c.) Memberhentiakan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD
d.) Memilih
wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Wakil Presiden apabila
terjadi kekosonngan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya.
7.) Dibawah
ini merupakan pasal yang termasuk dalam perubahan UUD yang pertama (tahun 1999)
dalah, kecuali….
a.) Pasal 5
ayat 1
b.) Pasal 7
c.) Pasal 9
ayat 1 dan ayat 2
d.) Pasal
16
8.) Maksud
dari kalimat “orang Indonesia Asli ” dalm pasal 6 ayat 1 adalah..
a.) Agar
sesuai dengan kehendak presiden dan berdasarkan rule of law
b.) Agar
sesuai dengan keinginan rakyat dan berdasarkan rule of law
c.) Agar
sesuai dengan para pejabat Negara dan berdasarkan rule of law
d.) Agar
sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egilater, dan
berdasarkan rule of law
9.) Presiden
dan Wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,
adalah bunyi pasal..
a.) Pasal
6 ayat 1
b.) Pasal 6A
ayat 1
c.) Pasal 6
ayat 2
d.) Pasal 6a
ayat 2
10.) Presiden
dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan karena…
a.) Adanya
rasa saling menghormati antara Presiden dan DPR
b.) Presiden
dan DPR berasal dari parpol yang sama
c.) Kedudukan
Presiden dan DPR adalah sejajar
d.) Mempunyai
visi dan misi yang sama dalm menjalankan roda pemerintahan
11.) Keputusan
MPR atas pemerhentian Presiden dan/atau wakil persaiden harus diambil dalam
rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya….. dari jumlah
anggota dan dan disetujui oleh sekurang – kurangnya…. Dari jumlah anggota
yang hadir.
a.) 3/4 dan
2/3
b.) 2/3 dan
50% + 1
c.) 3/4 dan
3/4
d.) 2/3 dn
2/3
12.) Jika
presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan wakil presiden sampai habis
masa jabatannya. Adalah bunyi pasal 8 ayat 1 amandemen ke…
a.) 1
b.) 2
c.) 3
d.) 4
13.) Jika
presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan
kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, palaksanaan tugas
kepresidenan adalah Menlu, Mendagri, dan Menhankam secara bersama –sama.
Setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang selambat lambatnya……. Setelah itu.
a.) 30 hari
b.) 90 hari
c.) 50 hari
d.) 60 hari
14.) UUD 1945
yang mengatur tentang pemerintahan daerah adalah BAB VI. Dalam BAB tersebut
terdapat…..pasal dan…..ayat.
a.) 3 pasal
dan 10 ayat
b.) 3 pasal
dan 9 ayat
c.) 2 pasal
dan 7 ayat
d.) 3 pasal
dan 11 ayat
15.) Gebernur,
Bupati, dam Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,
kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Hal tersebut sesuai dengan bunyi
pasal…
a.) Pasal 18
ayat 4, amandemen ke 4
b.) Pasal 18
ayat 4, amandemen ke 2
c.) Pasal 18
ayat 4, amandemen ke 3
d.) Pasal 18
ayat 3, amandemen ke 4
16.) Dewn
perwakilan Rakyat memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali…
a.) legislasi
b.) anggaran
c.) pengawasan
d.) interpelasi
17.)
I. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab
kepada kekuasaan legislative.
II. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan
legislative
III. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh
legislative
IV.Presiden memiliki hak
prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat
dan memberhentikan menteri-menteri
yang memimpin departemen dan non-departemen
Dari pernyataan diatas, yang
termasuk ciri ciri dari system pemerintahan parlementer adalah pernyataan
nomor..
a.) I dan III
b.) II dan
III
c.) I dan II
d.) II dan IV
18.) Apabila
RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, tetapi
tidak mendapat persetujuan bersama,maka..
a.) RUU
tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan
b.) RUU
tersebut sah menjadi UU dan tidak wajib diundangkan
c.) Boleh
diajukan lagi dalam persidangan masa itu.
d.) Tidak
boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu.
19.) I.
Dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan Otonomi daerah dan ikut membahasnya
II. Dapat mengajukan
RUU yang berkaitan dengan Otonomi daerah dan tidak berhak
ikut membahasnya.
III. Dapat
melakukan pengawasan terhadap RUU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah.
IV. Dapat
memberi pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah
Pernyataan diatas
yang termasuk dalam kewenangan DPD adalah…
a.) I dan II
b.) I dan IV
c.) II dan IV
d.) I dan III
20.) Kekuasaan
DPR dalam membentuk undang – undang ditur dalam…
a.) Pasal 20
ayat 1 dan 2
b.) Pasal 20
ayat 1 - 5
c.) Ketetapan
MPR Nomor XI/MPR/2000
d.) Ketetapan
MPR Nomor XII/MPR/2000
21.) Kelemahan
dari suatu Negara yang menganut system pemerintahan Parlementer adalah..
a.) Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung
pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat
dijatuhkan oleh parlemen
b.) Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena
mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini
karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi
partai
c.) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung
legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak
d.) Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan
dengan jangka waktu masa jabatannya
22.) Kewenangan
mahkamah Agung tercantum dalam UUD 1945 pasal..
a.) Pasal 24
ayat 1 - 5
b.) Pasal 24A
ayat 1 - 5
c.) Pasal 24A
ayat 1 dan 2
d.) Pasal 24B
ayat 1 - 4
23.) Presiden
dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Hal
tersebut merupakan bunyi pasal..
a.) Pasal 6A
ayat 1
b.) Pasal 6A
ayat 2
c.) Pasal 6A
ayat 3
d.) Pasal 6
ayat 1
24.) Alasan
pemberhentian presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur
dalam..
a.) Pasal 7A
b.) Pasal 7B
ayat 1
c.) Pasal 7B
ayat 3
d.) Pasal 7C
25.) Perhatikan
pernyataan dibawah ini.
I. Berwenang
memberhentikan Presiden
II. Berwenang
mengadili pada tingkat kasasi
III. Berwenang
menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang, terhadap
undang – undang
IV. Berwenang
memutus peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang, terhadap
undang – undang
Yang termasuk wewenang
Mahkamah konstitusi adalah pernyataan nomor..
a.) I dan II
b.) I dan III
c.) II dan
III
d.) II dan IV
26.) Hal
dibawah ini yang bukan merupakan isi dari UUD 1945 sebelum perubahan adalah..
a.) Terdapat
penjelasan
b.) Terdapat
2 pasal aturan tambahan
c.) Terdapat
2 ayat aturan tambahan
d.) Terdapat
37 pasal
27.) Indonesia
telah menyelenggarakan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat
sebanyak..
a.) 4 kali
b.) 3 kali
c.) 2 kali
d.) 1 kali
28.) Berkewajiban
menghargai hak orang dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan Undang Undang. Hal tersebut merupakan inti dari pasal…
a.) Pasal 28A
b.) Pasal 28B
c.) Pasal 28G
d.) Pasal 28J
29.) Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalm hubungan kerja. Hal tersebut merupakan bunyi pasal…
a.) Pasal 28D
b.) Pasal 28D
ayat 3
c.) Pasal 28D
ayat 2
d.) Pasal 28D
ayat 1
30.) Dalam
kasus korupsi wisma atlet di Palembang, banyak terlibat para pejabat Negara.
Seseorang yang telah ditetapkan bersalah dalm kasus tersebut adalah..
a.) Angelina
sondhak
b.) Gayus
Tambunan
c.) Antasari
Ashar
d.) Dhana
Widyatmika
SOAL PILAHAN BENAR DAN SALAH
1.) (….)
Pasal 23B, ”macam dan harga mata uang ditetapkan dalam
Undang Undang”
2.) (….)
Pasal 26 ayat 1 “yang menjadi warga Negara
ialah orang orang bangsa Indonesia asli serta orang orang dari bangsa lain yang
ditetapkan dengan Undang Undang”
3.) (….) Ciri
Negara hukum “Administratief rechtsspraak” biasanya dianut oleh Negara
hukum dengan latar belakang tradisi eropa Kontinental.
4.) (….)
Pengangkatan duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain diatur dalam UUD
1945 pasal 13
5.) (….)
Dalam system pemerintahan presidensiil, Presiden memiliki hak
prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat
dan memberhentikan menteri-menteri
yang memimpindepartemen dan non-departemen.
SOAL ESAY
1.) Apa
maksud dari penggunaan kata “dibagi atas” dalam pasal 18 ayat 1?
Jelaskan!
Diposkan oleh Fatmil Dwi
Pambudi di 00:03
soal LCC 4 Pilar
TERUSLAH BERLARI HINGGA ENGKAU
MERAIHNYA!!!
1. Berapakah
jumlah panitia Ad Hoc I?
a. 54 c. 35
b. 45 d. 53
2. Kapankah
dilakukan perubahan kedua UUD NRI 195?
a. 7-18
Agustus
2000 c. 1-9 November 2000
b. 14-21
Oktober
2000 d. 1-11 Agustus 2002
3. Berikut
ini adalah kewenangan MPR, kecuali ....
a. Mengubah
dan menetapkan Undang-Undang Dasar
b. Melantik
Presiden dan/ atau wakil presiden
c. Memberhentikan
Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang
d. Memilih
wakil presiden dari tiga calon yang diusulkan presiden apabila terjadi
kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.
4. Presiden
memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan ... .
a. DPR c. DPD
b. MK d. MA
5. Siapakah
yang memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri?
a.
DPR c. MA
b.
MK d.
Presiden
6. Siapakah
yang berwewenang mengusulkan calon hakim agung?
a. KY c. DPR
b. Presiden d. MK
7. Negara
Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara
dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Merupakan bunyi pasal ....
a. 25 c. 26(1)
b. 25A d. 26(2)
8. Batang
tubuh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan adalah ...
a. 16 bab,
37 pasal, 94 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
b. 18 bab,
37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
c. 16 bab,
37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan
d. 16 bab,
37 pasal, 49 ayat, 2 pasal aturan peralihan, 4 ayat aturan tambahan
9. Setiap
warga negara berhak mendapat pendidikan. Tertera pada ... .
a. Pasal
31(1) c. Pasal 32(1)
b. Pasal
31(2) d. Pasal 32(2)
10. Khusus mengenai
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
a. Pasal
37(5) c. Pasal 37(3)
b. Pasal
37(4) d. Pasal 37(2)
11. Anggota komisi
yudisial diangkat dan diberhentikan oleh ... dengan ... DPR.
a. Mahkamah
Agung,
usul c. Mahkamah Agung, persetujuan
b. Presiden,
saran d. Presiden, persetujuan
12. Setiap
orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
a. Pasal
28A c. Pasal 28B
b. Pasal
28F d. Pasal 28G
13. Hak dan
kewajiban warga negara Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
diatur dalam ... .
a. Pasal
30(1) c. Pasal 30(3)
b. Pasal
30(2) d. Pasal 30(4)
14. Bunyi
pasal 32 (2) yaitu ... .
a. Perekonomian
disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.
b. Lagu
kebangsaan ialah Indonesia raya
c. Negara
menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
d. Setiap warga
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
15. Negara
berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa. Tertera pada pasal ... .
a. 29(1) c. 30(1)
b. 29(2) d. 30(2)
16. Berikut
ini adalah dasar yuridis Amandemen UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,
kecuali ... .
a. Pasal 37
UUD
1945 c. TAP MPR No. IX/MPR/2000
b. TAP MPR
No. XI/MPR/1999 d. TAP MPR No. XI/MPR/2001
17. Presiden
memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara. Tertera pada ... .
a. Pasal 11(1) c. Pasal 11(2)
b. Pasal
10 d. Pasal 12
18. Kesepakatan
dasar mengenai proses perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, kecuali ... .
a. Tidak
mengubah pembukaan UUD 1945
b. Perubahan
dilakukan dengan cara “referendum”
c. Penjelasan
UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
d. Mempertegas
sistem presidensiil
19. Wewenang presiden sebagai kepala negera
yang mendapat pertimbangan dari DPR, kecuali ... .
a. Mengangkat
duta c. Memberi grasi dan rehabilitasi
b. Menerima
duta d. Memberi amnesti dan abolisi
20. Majelis
Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya ... dalam lima tahun di ibukota
negara.
a. Sekali c. Tiga
kali
b. Dua
kali d. Empat kali
Isian singkat:
1. Perubahan
ketiga Undang-undang Dasar 1945 dilakukan dari tanggal .... sampai ....
November 2001
2. Bagaimanakah
sistematika Undang-undang Dasar 1945 setelah perubahan?
3. Alat
negara yang bertugas mempertgahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara adalah ... .
4. Referendum
diatur dalam Tap MPR No....
5. Bahasa
Indonesia ialah bahasa Indonesia, pernyataan ini terdapat pada pasal ... .
Apakah perbedaan antara
“diatur dengan” dan “diatur dalam” undang-undang?
CONTOH SOAL LCC UUD 45 4 PILAR
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
SOAL LCC UUD NRI 1945 &
TAP MPR RI
Hi generasi cerdas
indonesia….. senang sekali bisa berjumpa dalam blog ku ini. LCC UUD NRI yang
terus dilaksanakan tiap tahunnya membutuhkan persiapan yang matang, antara lain
hafalan yang banyak , kuat, persiapan fisik dan mental yang fit dll. Tak
terkecuali dengan bentuk-bentuk soal yang biasa muncul dalam setiap sesinya.
berikut ini adalah beberapa contoh bentuk soal yang biasanya muncul dalam LCC
ini. jangan dijadikan patokan, tetapi jadikanlah sebagai bentuk persiapan
tambahan bagi kamu dalam mempersiapkan lomba ini.
oke langsung aja….kita ke teekaape…
Contoh soal dalam LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI
Babak tematik :
1. Mengapa TAP MPRS no25/1966 Tetap dipertahankan?
Jawab :
a) TAP MPRS 25/1966 berisi tentang pernyataan terhadap PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia . Dan larangan menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran marxisme , leninisme di indonesia
b) mengenai pengharaman PKI tumbuh diindonesia , Hal ini disebabkan bahwa ideology dalam PKI tidak sesuai dengan ideology yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni ideology pancasila yang mengenal adanya tuhan. Oleh sebab itu ideology ini dilarang.
c) TAP MPRS ini tetap dipertahankan , seba b jika TAP ini dicabut maka akan menimbulkan khawatir akan tumbuhnya PKI-PKI baru atau organisasi beraliran marxisme & leninisme atau sejenisnya sehingga akan mengingatakan akan penghiatan PKIdimasa silam
2. Mengapa Presiden dipilih dari partai politik dan atau gabungan parpol?
3. Jelaskan substansi dari TAP MPR nomer 16/ MPR/ 1998
4. Jelaskan substansi TAP MPR nomer 5/ MPR/ 2000.
5. Jelaskan asas pemlilu bersifat LUBERJURDIL.
6. Mengapa MPR dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA? Dan mengapa dalam memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR?
7. Apakah yang dimaksud SISHANKAMRATA?
8. Jelaskan alur atau sistematika dalam impeachment.
9. Sebutkan dan jelaskan tuntutan reformasi.
10. Sebutkan dan jelaskan latar belakang reformasi.
11. Sebutkan dan jelaskan mengenai kesepakatan dasar.
Soal pilihan ganda :
Untuk soal pilihan ganda, penulis tidak dapat menuliskan contohnya, dikarenakan tipe pada soal ini dapat saja bervariasi. Namun hati-hati dengan kecohan seperti:
1) kamu harus dapat membedakan atas diatur dalam UU dan daiatur pada UU
2) Bedakan atas hak DPR dan hak anggota DPR
3) Bedakan atas sifat lembaga MA, MK dan KY
4) Bedakan atas kuorum untuk melakukan amandemen UUD, kuorum usulan amandemen dan kuorum untuk melakukan impeachment terhadap presiden.
5) Bedakan lama waktu untuk :
- MPR melaksanakan siding jika presiden wapresnya mangkat, berhenti dst
- MPR melaksanakan sidang jika presiden dan wakilnya mangkat, berhenti dst
Soal rebutan ( berhubungan dengan postingan tips dan trik memenagkan lombaLCC…… catatan! Soal bisa saja berbeda tipenya dari tahun ke tahun. Tinggal perhatikan setiap sesi dalam perlombaan tersebut)
1) Host :” Rumusan pasal 1 ayat 3 adalah………..”
Jawab : Negara Indonesia adalah Negara hukum
2) Host : Rumusan pasal 33 ayat 4 adalah…..
3) Host : hak anggota DPR adalah…..
4) Host :”TAP MPR nomer 25/MPRS/1966 adalah tentang……….”
Jawaban : pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh Indonesia……..
5) Host :”Yang dimaksud equality before the law adalah
Jawaban : kemungkinan 1: kesetaraan didalam hukum
Kemungkinan 2: penegakan hukum yang tidak bertentangan
Dengan hukum (karena soal mungkin saja adalah due proses of the law)
6) Host : “Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugas dalam masa jabatannya, maka…..
Jawab : -kemungkinan 1 : digantikan oleh mendagri menlu dan menhan secara bersama-sama
-kemungkinan 2 : selambat-lambatnya 30 hari
-kemungkinan 3 : pasal 8 ayat 3
sekian dulu ya… selamat belajar^^
salam generasi cerdas Indonesia
oke langsung aja….kita ke teekaape…
Contoh soal dalam LCC UUD 1945 dan TAP MPR RI
Babak tematik :
1. Mengapa TAP MPRS no25/1966 Tetap dipertahankan?
Jawab :
a) TAP MPRS 25/1966 berisi tentang pernyataan terhadap PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia . Dan larangan menyebarkan dan atau mengembangkan ajaran marxisme , leninisme di indonesia
b) mengenai pengharaman PKI tumbuh diindonesia , Hal ini disebabkan bahwa ideology dalam PKI tidak sesuai dengan ideology yang dianut oleh bangsa Indonesia, yakni ideology pancasila yang mengenal adanya tuhan. Oleh sebab itu ideology ini dilarang.
c) TAP MPRS ini tetap dipertahankan , seba b jika TAP ini dicabut maka akan menimbulkan khawatir akan tumbuhnya PKI-PKI baru atau organisasi beraliran marxisme & leninisme atau sejenisnya sehingga akan mengingatakan akan penghiatan PKIdimasa silam
2. Mengapa Presiden dipilih dari partai politik dan atau gabungan parpol?
3. Jelaskan substansi dari TAP MPR nomer 16/ MPR/ 1998
4. Jelaskan substansi TAP MPR nomer 5/ MPR/ 2000.
5. Jelaskan asas pemlilu bersifat LUBERJURDIL.
6. Mengapa MPR dalam memberikan grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan MA? Dan mengapa dalam memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR?
7. Apakah yang dimaksud SISHANKAMRATA?
8. Jelaskan alur atau sistematika dalam impeachment.
9. Sebutkan dan jelaskan tuntutan reformasi.
10. Sebutkan dan jelaskan latar belakang reformasi.
11. Sebutkan dan jelaskan mengenai kesepakatan dasar.
Soal pilihan ganda :
Untuk soal pilihan ganda, penulis tidak dapat menuliskan contohnya, dikarenakan tipe pada soal ini dapat saja bervariasi. Namun hati-hati dengan kecohan seperti:
1) kamu harus dapat membedakan atas diatur dalam UU dan daiatur pada UU
2) Bedakan atas hak DPR dan hak anggota DPR
3) Bedakan atas sifat lembaga MA, MK dan KY
4) Bedakan atas kuorum untuk melakukan amandemen UUD, kuorum usulan amandemen dan kuorum untuk melakukan impeachment terhadap presiden.
5) Bedakan lama waktu untuk :
- MPR melaksanakan siding jika presiden wapresnya mangkat, berhenti dst
- MPR melaksanakan sidang jika presiden dan wakilnya mangkat, berhenti dst
Soal rebutan ( berhubungan dengan postingan tips dan trik memenagkan lombaLCC…… catatan! Soal bisa saja berbeda tipenya dari tahun ke tahun. Tinggal perhatikan setiap sesi dalam perlombaan tersebut)
1) Host :” Rumusan pasal 1 ayat 3 adalah………..”
Jawab : Negara Indonesia adalah Negara hukum
2) Host : Rumusan pasal 33 ayat 4 adalah…..
3) Host : hak anggota DPR adalah…..
4) Host :”TAP MPR nomer 25/MPRS/1966 adalah tentang……….”
Jawaban : pembubaran PKI dan pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh Indonesia……..
5) Host :”Yang dimaksud equality before the law adalah
Jawaban : kemungkinan 1: kesetaraan didalam hukum
Kemungkinan 2: penegakan hukum yang tidak bertentangan
Dengan hukum (karena soal mungkin saja adalah due proses of the law)
6) Host : “Jika presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan tugas dalam masa jabatannya, maka…..
Jawab : -kemungkinan 1 : digantikan oleh mendagri menlu dan menhan secara bersama-sama
-kemungkinan 2 : selambat-lambatnya 30 hari
-kemungkinan 3 : pasal 8 ayat 3
sekian dulu ya… selamat belajar^^
salam generasi cerdas Indonesia
agen togel terpercaya
ReplyDeleteagen togel resmi
agen togel terpercaya
bandar togel terpercaya
bandar togel
ReplyDeletebandar togel terbaik
bandar togel terpercaya
shio togel
agen togel hongkong
agen togel terpercaya
BANDAR DOMINO99
ReplyDeleteAGEN BANDARQ
AGEN POKER
AGEN DOMINO
DOMINO99
DOMINO KIUKIU
BANDAR DOMINO99
ReplyDeleteAGEN BANDARQ
AGEN POKER
AGEN DOMINO
DOMINO99
DOMINO KIUKIU
WWW.CINTABERITA.COM
WWW.UTAMAMOVIE.COM
ayo bermain disini lebih banyak bonus nya .
ReplyDeletedi jamin anda pasti akan dapat kan pelayanan yang ter baik..di sini
JUDI ONLINE
JUDI BOLA
AGEN SBOBET
BERITA BOLA
AGEN IBCBET
HOT GIRL
WWW.CINTABERITA.COM
WWW.UTAMAMOVIE.COM
AGEN POKER
ReplyDeleteAGEN DOMINO
DOMINO99
DOMINO KIUKIU
LIHAT INFO MENARIK LAINYA DISINI:
WWW.CINTABERITA.COM
WWW.UTAMAMOVIE.COM
AGEN POKER
ReplyDeleteAGEN DOMINO99
DOMINO ONLINE
AGEN BANDARQ
SAKONG ONLINE
DOMINO99
POKER ONLINE
LIHAT INFO MENARIK LAINYA DISINI:
WWW.CINTABERITA.COM
WWW.UTAMAMOVIE.COM
BANDAR DOMINO99
ReplyDeleteAGEN BANDARQ
AGEN POKER
AGEN DOMINO
DOMINO99
DOMINO KIUKIU
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
AGEN POKER
ReplyDeleteAGEN DOMINO99
DOMINO ONLINE
AGEN BANDARQ
SAKONG ONLINE
DOMINO99
POKER ONLINE
BANDAR DOMINO99
ReplyDeleteAGEN BANDARQ
AGEN POKER
DOMINO ONLINE
AGEN DOMINO
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
agen togel terpercaya
ReplyDeleteagen togel resmi
agen togel terpercaya
bandar togel terpercaya
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
bandar togel
ReplyDeletebandar togel terbaik
bandar togel terpercaya
shio togel
agen togel hongkong
agen togel terpercaya
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
Togel Online Singapore
ReplyDeleteTogel Online Hongkong
Bandar Togel Singapore
Bandar Togel
Togel Online Terpercaya
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
Agen Togel Online
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
BANDAR DOMINO99
ReplyDeleteAGEN BANDARQ
AGEN POKER\
DOMINO ONLINE
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
ReplyDeleteJUDI ONLINE
JUDI BOLA
AGEN SBOBET
BERITA BOLA
AGEN IBCBET
HOT GIRL
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel Singapore
Bandar Togel
Togel Online Terpercaya
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
Agen Togel Online
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
ReplyDeleteBANDAR DOMINO99
AGEN BANDARQ
AGEN POKER\
DOMINO ONLINE
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
bandar togel
ReplyDeletebandar togel terbaik
bandar togel terpercaya
shio togel
agen togel hongkong
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
bandar togel
ReplyDeletebandar togel terbaik
bandar togel terpercaya
shio togel
agen togel hongkong
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
ReplyDeleteJUDI ONLINE
JUDI BOLA
AGEN SBOBET
BERITA BOLA
AGEN IBCBET
HOT GIRL
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
bandar togel
ReplyDeletebandar togel terbaik
bandar togel terpercaya
shio togel
agen togel hongkong
agen togel terpercaya
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
AGEN BOLA
ReplyDeleteJUDI BOLA
PIALA DUNIA 2018
AGEN SBOBET
AGEN IBCBET
SABUNG AYAM
PREDIKSI PERTANDINGAN
LIVE SCORE
Put your Piala dunia
ReplyDeleteheart, mind Piala dunia rusia
, and soul into even your smallest acts. Piala dunia 2018
This is the secret of success.
PIALA DUNIA 2018
ReplyDelete"AGEN BOLA
ReplyDelete"
"AGEN BOLA
ReplyDelete"
AGEN IBCBET
ReplyDelete"BANDAR BOLA ONLINE
ReplyDelete"
"LIVE CASINO
ReplyDelete"
Life is hard, full of struggle. But you must be harder, you must be stronger to conquer it.
ReplyDeleteLife is full of choices, you must dare to choose to leave things that make you sad or cry, and stay focused on the things that make you happy, never leave it.
We focus only on one thing, from upstream to downstream.
The greatest capital of your life is yourself.
Choose a job that your soul is in it, because that's where you'll find yourself more meaningful BANDAR DOMINO99
AGEN BANDARQ
AGEN POKER
DOMINO ONLINE
AGEN DOMINO
If you are stoned by someone, do not throw back a stone, but repay by throwing flowers at him. But keep the pots coming too.
ReplyDeleteThou shalt not study science, for it is essentially innocent.
Thou shalt not gain knowledge, for in the well there is no knowledge.
Thou shalt not return the favor, for it is not necessarily the mind that does it.
Do not donate songs, because the songs that are discordant of course not pleasant to hear.
Do not take care of others, because not necessarily others want to have a body that is LEARNING.
BANDAR DOMINO99
AGEN BANDARQ
AGEN POKER
DOMINO ONLINE
AGEN DOMINO
DOMINO99
DOMINO KIUKIU
Life is hard, full of struggle. But you must be harder, you must be stronger to conquer it.
ReplyDeleteLife is full of choices, you must dare to choose to leave things that make you sad or cry, and stay focused on the things that make you happy, never leave it.
We focus only on one thing, from upstream to downstream.
The greatest capital of your life is yourself.
Choose a job that your soul is in it, because that's where you'll find yourself more meaningful
AGEN POKER
AGEN DOMINO99
DOMINO ONLINE
AGEN BANDARQ
SAKONG ONLINE
DOMINO99
POKER ONLINE
It is important to get used to success. The easiest way to get started is to succeed in a matter, no matter how small, every day, slowly but surely enlarge your level of ambition and success
ReplyDeleteJUDI BOLA
BANDAR BOLA ONLINE
AGEN SBOBET
AGEN IBCBET
SABUNG AYAM
AGEN BOLA
PREDIKSI PERTANDINGAN
LIVE SCORE
me like with you"SLOT GAMES
ReplyDelete"
HALLOAGEN JUDI ONLINE
ReplyDeleteJUDI BOLA
ReplyDeleteIf you can not be the best, then be a different person with most
ReplyDeleteAGEN POKER
AGEN DOMINO99
Experience is a hard teacher, because with him he gives us a test and then gives lessons afterwards.
ReplyDeleteBANDAR DOMINO99
AGEN BANDARQ
Sometimes we need to be willing to let go of someone, not because we stop or do not love him anymore, but because we realize that he does not care about us anymore.
ReplyDeleteBANDAR DOMINO99
AGEN BANDARQ
SLOT GAMES
ReplyDeleteLove is not trying to find the perfect partner figure, but learn to see the imperfection of our spouse perfectly - angelina jolie, actress Agen Bola Terpercaya
ReplyDelete
ReplyDelete"Stop judging a person's past. Better stand beside her, help her beautify her future. bandar togel terbaik
Only a fool would survive even hurt. Life is too short without enjoying happiness.
ReplyDeleteagen togel
Something you fear most will go away by itself. The fear of not holding back something remains AGEN SBOBET
ReplyDeleteSomething you fear most will go away by itself. The fear of not holding back something remains AGEN SBOBET
ReplyDeleteDo not bring up the past that you love, because all you have to know is whether there is a place for you in the future Togel Online Hongkong
ReplyDelete
ReplyDeleteIf love is acceptance, then sincere love is able to forgive without needing many questions AGEN BANDARQ
Sepintar apa pun caramu menyembunyikan cinta akan tetap terlihat lewat senyum dan tatapanmu saat didekatnya AGEN BANDARQ
ReplyDeleteSometimes in many limitations, we have to wait for the best plan to come, while continuing to do what can be done AGEN DOMINO99
ReplyDeletePIALA DUNIA 2018
ReplyDelete
ReplyDeletebijak mungkin dimaknai tidak jauh berbeda dengan kata-kata mutiara. Karena fungsinya juga hampir sama, kebijaksanaan yang tertuang dalam rangkaian kata menjadi kalimat tersebut mampu mengukur kedewasaan seseorang dalam menyikapi kehidupannya atau juga mampu memberikan motivasi serta dukungan saat kita membacanya JUDI BOLA. Kata bijak banyak diungkapkan untuk menggambarkan dan mengungkapkan betapa kehidupan itu luar biasa. Betapa sia-sia jika kiat menjalani kehidupan ini dengan kurang baik, dengan hal-hal yang negatif AGEN SBOBET. Menggambarkan betapa cinta itu indah dan tak kalah luar biasa, bahwa kita mampu terlahir ke dunia ini juga luar biasa BERITA BOLA
ReplyDeleteprobably because of too many memories of both bitter and sweet that have been passed together. Forgetting events in the past is not easy, but this is where we can assess how mature we are Togel Online Singapore What do we do when just broke up from boyfriend, is it lingering sad? or immediately rise up and welcome the coming tomorrow? It is not easy to go through all that Togel Online Hongkong but with the word wise love is expected a little more will help you very hard to move on Bandar Togel Singapore
ReplyDeletelove each other without questioning the shortcomings we have. Work for your world as if you live forever, do charity for your hereafter as if tomorrow you are gone. Stop looking for someone who is perfect to be loved BANDAR DOMINO99, better learn and prepare yourself to be a worthy beloved. Not those who have everything, but those who have a perfect heart can make you really happy AGEN BANDARQ. Love will be perfect when it is complementary, and it will be beautiful when we can loveAGEN DOMINO
ReplyDeleteexperiencing trials, etc. Here are some words of wisdom about the best love and touch the heart. Declaring love is not easy AGEN POKER, there is always a fear of rejection. This is very reasonable because not necessarily the people we like have the same feelings to usBANDAR DOMINO99. But the thing to do is show if you really sincere love him, love is not always about expressing enough to do things that show that you really expect it AGEN BANDARQ.
ReplyDeleteMany people write wise words in his diary, so he can always take them anywhere and can read them back at any time AGEN DOMINO99.Even on, the notice board on a company DOMINO ONLINE was often found put up a word of wisdom that is changed every week in order to become an encouragement of employees AGEN POKER
Short wise words of the characters who lived in the past Agen Poker Terpercaya, whose words are still alive and remembered today Agen Bola Terpercaya What they say is a broad reflection and so deeply their wisdom in addressing something Agen Judi Online Terpercaya.
ReplyDeleteThis life will always be fascinating if we want and always do wisely like a pearl whose beauty is so shining. A motivation that is so wise can certainly make us as a weak man can be a little strong with the presence of powerful words that inflame the motivation for a better life than ever. What is the meaning of all this, if we have never been anything better. And not infrequently it happens to us all, where we just just for some time, tend to live stagnant and no progress, which is actually even disappointing
ReplyDeleteBANDAR DOMINO99
AGEN BANDARQ
AGEN POKER
Behind the lack there must be surplus, eyes closed, but the heart can always feel.JUDI BOLA
ReplyDeleteAGEN SBOBET
BERITA BOLA
Life is hard, full of struggle. But you must be harder, you must be stronger to conquer it.
ReplyDeletebandar togel
bandar togel terbaik
bandar togel terpercaya
Choose a job that your soul is in it, because that's where you'll find yourself more meaningful.
ReplyDeletebandar togel
agen togel
agen togel resmi
Choose a job that your soul is in it, because that's where you'll find yourself more meaningful.
ReplyDeleteJUDI BOLA
AGEN SBOBET
BERITA BOLA
This life will always be fascinating if we want and always do wisely like a pearl whose beauty is so shining. A motivation that is so wise can certainly make us as a weak man can be a little strong with the presence of powerful words that inflame the motivation for a better life than ever. What is the meaning of all this, if we have never been anything better. And not infrequently it happens to us all, where we just just for some time, tend to live stagnant and no progress, which is actually even disappointing.
ReplyDeleteJUDI BOLA
AGEN SBOBET
BERITA BOLA
Any crazy genius can make something bigger, more complex, and more fierce. It takes a touch of genius and courage to fight the tide. Imagination is more important than knowledge Agen Judi Online Terpercaya
ReplyDeleteJUDI BOLA
ReplyDeleteAGEN SBOBET
BERITA BOLA
Baca isu yang lainnya yuk!
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
AGEN BOLA
ReplyDeletePREDIKSI PERTANDINGAN
LIVE SCORE
Almost all the words of wisdom are based on human experience thousands of years ago and this is indeed true. Apart from experience, usually the word wise is also made by wise people so it can be accepted by the wider community.
ReplyDeletebandar togel
bandar togel terbaik
bandar togel terpercaya
Taking lessons from the word wise is more important than memorizing complicated theories. Short words of wisdom are also easy to understand, remember and live.
ReplyDeleteOne of the wise words of the President of the United States, John F. Kennedy; "Do not think about what the country can give us, but think about what we can give to the state." These pearls can be practiced if we engage in an organization or company.
bandar togel
agen togel
agen togel resmi
ReplyDeleteJUDI BOLA
AGEN SBOBET
BERITA BOLA
JUDI BOLA
ReplyDeleteAGEN SBOBET
BERITA BOLA
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel Singapore
ReplyDeleteAgen Judi Online Terpercaya
Agen Bola Terpercaya
Agen Poker Terpercaya
Agen Casino Terpercaya
Bandar Bola
Life always teaches us to always be thankful whatever the conditions are, because our job is to be someone who is successful, both mentally, mind, career, and treasure. Motivation is a precious diamond that can also be manifested in a word of wisdom because while life is at an unpleasant point, the beautiful 2017 wisdom is a consolation of sadness as well as a whip for the spirit and rise again to achieve all the dreams.
ReplyDeleteJUDI BOLA
BANDAR BOLA ONLINE
AGEN SBOBET
AGEN IBCBET
SABUNG AYAM
AGEN BOLA
PREDIKSI PERTANDINGAN
LIVE SCORE
"You will not be able to build a person's character and sense by depriving his initiative and freedom."
ReplyDeleteJUDI BOLA
BANDAR BOLA ONLINE
AGEN SBOBET
AGEN IBCBET
SABUNG AYAM
AGEN BOLA
PREDIKSI PERTANDINGAN
LIVE SCORE
saya sangat suka konten nya..terus berkarya dan jngn lupa mari berkunjung kembali..
ReplyDeletebandar togel
bandar togel terbaik
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
Learn on a tree, never think of itself as the owner of a bird that settles for a while.
ReplyDeleteBandar togel
agen togel
agen togel terpercaya
togel online
Baca dan nonton film bioskop terbaru disini yuk :
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
Learn on a tree, never think of itself as the owner of a bird that settles for a while.
ReplyDeleteBandar togel
agen togel
agen togel terpercaya
togel online
Baca dan nonton film bioskop terbaru disini yuk :
Berita Online Nasional
Nonton Film Online
Nothing lasts, including the pain (in the heart) that you experience today AGEN IBCBET
ReplyDeleteEverything will be beautiful in time only suitable for those who have tried AGEN SBOBET
ReplyDeleteLearn on a tree, never think of itself as the owner of a bird that settles for a while.
ReplyDeleteJUDI BOLA
AGEN SBOBET
BERITA BOLA
Almost all the words of wisdom are based on human experience thousands of years ago and this is indeed true. bandar togelApart from experience, usually the word wise is also made by wise people so it can be accepted by the wider community bandar togel terbaik
ReplyDelete
ReplyDeleteAgen Judi Online Terpercaya
Agen Bola Terpercaya
Agen Poker Terpercaya
Agen Casino Terpercaya
Bandar Bola
If you read and pay attention to the various scriptures, there is clearly a lot of figurative elements that can essentially be included as a word of wisdom AGEN POKER
ReplyDeleteLook at the situation from all angles and you will become more open
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
I'm good but not an angel, I do sin but i'm not the devil. I'm pretty but not beautiful. I have friends but I'm not the peacemaker. I'm just a small girl in a big world trying to find someone to love.
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
I'm good but not an angel, I do sin but i'm not the devil. I'm pretty but not beautiful. I have friends but I'm not the peacemaker. I'm just a small girl in a big world trying to find someone to love
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
Do not apologize for crying. Without this emotion, we're only robo
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
A wise man sees as much as he ought, not as much as he can.
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
Remember, with great power, comes great responsibility.
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited, Imagination encircles the world
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
Almost all of the wise words were made based on human experience thousands of years ago and this is indeed true. Apart from experience, togel onlineusually wise words are also made by wise people so that they can be accepted by the wider community agen togel resmi
ReplyDeleteIf you read and pay attention to various scriptures, there clearly seems to be a lot of figurative elements that can essentially be included as wise words agen togel terpercaya
Almost all of the wise words were made based on human experience thousands of years ago and this is indeed true. Apart from experience, togel onlineusually wise words are also made by wise people so that they can be accepted by the wider community agen togel resmi
ReplyDeleteIf you read and pay attention to various scriptures, there clearly seems to be a lot of figurative elements that can essentially be included as wise words agen togel terpercaya
Respect people’s feelings. Even if it doesn’t mean anything to you
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
You can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore.
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
When we remember we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
Always do your best and let God do the rest
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
If you say that you never lied in life, then you are actually really lie
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
Dreams will never work unless you do
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
Always do your best and let God do the rest
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
The empty tube makes the loudest sound
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
Look at the situation from all angles and you will become more open
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
We will not never know how big the love of our parents (against us), until we become parents
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
I'm good but not an angel, I do sin but i'm not the devil. I'm pretty but not beautiful
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
Love yourself first and everything else falls into line
ReplyDeleteAgen Bola Resmi
Bandar bola
Agen Bola Terpercaya
Agen Bola Terbesar
Agen Bola online
Judi bola
Berita Bola
Agen Sbobet
Agen Ibcbet
it is a guarantee for that person is not going to the meeting he had with the progress of a single step
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
AGEN BOLA
ReplyDeleteJUDI BOLA
AGEN SBOBET
PREDIKSI PERTANDINGAN
LIVE SCORE
agen togel resmi
ReplyDeleteagen togel terpercaya
bandar togel terpercaya
togel online
ReplyDeleteJUDI ONLINE
JUDI BOLA
AGEN SBOBET
BERITA BOLA
AGEN IBCBET
HOT GIRL
Look at the situation from all angles and you will become more open
ReplyDeleteTogel Online Singapore
Togel Online Hongkong
Bandar Togel
Bandar Togel Online Terpercaya
Togel Online
Agen Togel Online Terpercaya
togel singapore
ReplyDeletedaftar togel online
buku mimpi
agen togel
bandar togel
agen togel terpercaya
agen togel singapore online terpercaya
Each one prays to God according to his own light
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
Do the best you can do, then God will do the best you can't do.
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
Love yourself first and everything else falls into line
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
Prediksi Bola Online
ReplyDeleteBerita Bola Online
I'm good but not an angel, I do sin but i'm not the devil. I'm pretty but not beautiful
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
Good advice is always certain to be ignored, but that's no reason not to give it.
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
A proverb is one man's wit and all men's wisdom
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
Let go of the past and go for the future. Go confidently in the direction of your dreams.
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
Tranquility can be found when we are with God
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
The real threat is actually not when the computer begins to think like a human
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
We will not never know how big the love of our parents
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
By learning to obey, we know to command
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
Wise men talk because they have something to say
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
Be kind whenever possible. It's always possible
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
Be kind whenever possible. It's always possible
ReplyDeleteAGEN BOLA ONLINE
JUDI BOLA ONLINE
AGEN SBOBET IBCBET
AGEN SBOBET 25RB
PREDIKSI PERTANDINGAN
artikel yang bagus dan menarik
ReplyDeleteSekedar Sharing GUSTIBET PROMO DEPOSIT 10RB DAPAT FREECHIP 5B
situs judi online
agen bola terpercaya
bandar bola terpercaya
bandar slot online
agen casino online
taruhan bola online
agen togel online
bandar togel online
prediksi sgp
prediksi hk
Gustibet
Salam gustibet.net
Artikel yang cukup bagus dan berbobot.
ReplyDeleteSaya juga mempunyai bebrapa artikel yang mungkin akan bermanfaat bagi anda :
Daftar Poker Online
Poker Online Terpercaya
Situs Poker Online
Capsa Susun Online
Poker Uang Asli
poker tanpa deposit
Bambu Poker
BambuPoker
Daftar Bambupoker
Link Alternatif BambuPoker
Link alternatif untuk membuka website :
Poker Online Terbaik
Daftar Judi Poker
Poker Uang Asli
Daftar Poker Terpercaya
Poker Tanpa Deposit
QQ Online Poker
QQ Domino Poker
Poker Capsa Susun
Judi Online Tanpa Modal
Deposit 5rb dapatkan bonus deposit 5rb , klik link di atas untuk mendapatkannya.
Terimakasih, Salam Bambupoker.